Emha Ainun Nadjib: Reformasi Tak Cuma Gagal

Budayawan Emha Ainun Nadjib berada di pusaran arus perubahan kekuasaan 1998. Dia adalah salah satu tokoh yang dengan lantang meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi reformasi yang terjadi sampai saat ini, kata dia, palsu belaka. Mengapa?

Anda termasuk tokoh yang diundang dan berbicara langsung dengan Presiden Soeharto pada 19 Mei 1998 atau beberapa hari sebelum beliau mengundurkan diri sebagai presiden. Bisa diceritakan, keinginan Soeharto saat itu apa kepada para tokoh, apakah terkait dengan rencana resufle kabinet Pembangunan VII?
Pak Harto tidak pernah mengundang 9 orang termasuk saya utk bertemu 19 Mei 1998. Kami berlima (Cak Nurkhalish Madjid, Malik Fajar, Oetomo Dananjaya, S Drajat dan saya) mengirim surat kepada Pak Harto tgl 16 Mei 1998, yang isinya menyatakan bahwa sebaiknya beliau turun dari jabatannya, dan kami tawari memilih 1 di antara 4 cara.

Isi surat itu dikonferensi-perskan di Hotel Wisata 17 Mei, disampaikan oleh Mensekneg Saadillah Mursyid kepada Presiden 18 Mei, malam harinya tanggal itu sesudah shalat Isya Pak Harto telpon ke Cak Nur, kemudian Cak Nur meneruskan hasilnya ke kami berempat. Isi telpon Pak Harto adalah beliau setuju isi surat itu, siap melepaskan jabatan, tapi minta tolong ditemani selama proses peralihan kekuasaan, serta bersama-sama menjaga agar situasi aman dan tidak semakin terancam oleh anarkisme, penjarahan dll.

Maka disepakati untuk bertemu dengan lima orang yang menandatangani surat itu tanggal 19 Mei pagi jam 9.00. Pak Harto usul bagaimana kalau beberapa orang tua juga dilibatkan. Akhirnya dari 5 orang menjadi 9 orang, termasuk KH Ali Yafi dan Gus Dur.

Saat pertemuan dengan para tokoh itu, bagaimana pola pikir Soeharto? Apakah beliau sudah memperlihatkan tanda-tanda memang akan mundur atau masih bersikeras tetap bertahan?

Pertemuan 9 orang dengan Pak Harto 19 Mei 1998 itu basa-basi, ibarat pengantin itu sekedar resepsinya, sedang akadnya sudah duluan sebelumnya. Tanggal 18 malam Pak Harto ambil keputusan mau lengser. Kami ngobrol santai saja tidak ada ketegangan, sehingga 16 bom yang tersebar di 8 pom bensin dan 8 titik jalan tol yang mengitari Istana tidak perlu diledakkan. Hanya ada ‘mercon’ kecil yang dipelajari oleh Pak Harto dalam silaturahmi itu adalah statemen “tidak jadi Presiden tidak patheken“.

Secara pribadi ada yang penting bagi saya: 5 menit sebelum pertemuan, di luar ruangan, Cak Nur dan saya berjabat tangan untuk saling berjanji bahwa sesudah Pak Harto turun, pada kekuasaan berikutnya, Cak Nur dan saya bersepakat untuk melarang diri terlibat atau menjadi pejabat.

Masalah yang tersisa adalah Pak Harto lengser itu formula dan aplikasinya dalam puncak perpolitikan nasional bagaimana. Tidak tersepakatinya formula itu yang menjadi salah satu sebab kenapa akhirnya Reformasi 1998 itu bukan hanya gagal dan omong kosong, tapi juga palsu, bergelimang kemunafikan yang sangat menjijikkan. Jauh lebih susah mengurusi seorang munafik Reformasi dibanding 100 orang kafir Orba, karena karakter kemunafikan mengizinkan putih adalah merah, merah adalah hijau, hijau adalah biru, biru adalah coklat, demikian seterusnya tanpa batas.

Kalau disebut sesuatu yang istimewa mungkin ada. Bahwa Presiden Suharto yang menurut pengetahuan dunia diseret turun, dengan dosa-dosa nasionalnya yang menggunung, ‘mestinya’ lari ke luar Negeri dan minta suaka, kemudian kelak meninggal di pengasingan dan dikubur di tanah kutukan seluruh rakyat Indonesia. Tapi Suharto hidup tentram di Cendana, menyirami kembang, memomong cucu-cucunya yang berkunjung, merokok klobot dan terus tersenyum kepada langit dan bumi. Tidak ada demo kaum aktivis ke Cendana, dan warisan-warisannya yang terkutuk, misalnya TMII dan 5000 Masjid Amal Bakti Pancasila, tidak dibakar, diambrukkan atau dimusnahkan.

Sebagai tokoh budayawan, bisa diceritakan juga bagaimana kondisi yang terjadi di pusat kekuasaan pemerintah menghadapi berbagai tekanan pihak seperti kubu reformasi serta aksi penjarahan? Aksi anarki masyarakat seperti penjaharan sendiri saat itu bagaimana Cak?
Itu bebagai-bagai dimensi, saya ambil satu garis linier saja, yakni pergulatan di pusat kekuasaan yang menyangkut formula Reformasi. Yang konstelasi TNI, peta kekuatan dan pasukan Islam, subversi-subversi luar negeri, kenapa Glodog dijarah tapi Kelapa Gading tidak, dst, kapan-kapan saja.

Bersama Cak Nur almarhum, kami merumuskan bahwa Reformasi adalah pergantian kekuasaan total: Pak Harto turun dengan seluruh jajaran Kabinetnya, MPR dan DPR bubar, kemudian kita bentuk Komite Reformasi, terdiri atas 45 tokoh reformis. Komite Reformasi itu akan secara darurat menjadi MPR-Sementara, yang bertugas mengangkat Kepala Negara Sementara dan menugasinya untuk membikin Pemilu paling lambat setahun sesudah Pak Harto lengser.

Di antara 45 anggota Komite Reformasi itu ada tiga tokoh Orba: Akbar Tanjung, Jendral Wiranto dan Pak Harto sendiri, yang berseberangan melawan 42 orang. Butuh waktu cukup lama bagi bangsa Indonesia untuk menyadari bahwa ternyata Akbar Tanjung dan Wiranto sesungguhnya adalah tokoh Reformasi, dan mungkin akan tampil jadi calon Presiden 2014.

Bagaimana pengamatan Cak Nun, adakah hal-hal krusial penting yang terjadi di pemerintahan  saat itu menjelang Soeharto jatuh? Misalnya seperti antar menteri yang sudah menyerah menghadapi krisis moneter?

Tokoh utama Reformasi dan para politisi-aktivis pada tgl 20 Mei siang hari menyatakan menolak Komite Reformasi. Pak Harto dan Cak Nur sangat kecewa, sehingga Cak Nur ‘purik’ alias ngambeg dan tak bersedia menjadi Ketua Komite Reformasi, dan Pak Harto melepas Indonesia dengan langkah cukup lengser saja, kemudian terserah siapa yang berkuasa berikutnya, juga terserah mau aman atau tidak, tidak memikirkan lagi arah sejarah yang dimaui Reformasi.

Itulah tonggak terbangunnya kepalsuan Reformasi, yang ditandai oleh naiknya BJ Habibie menjadi Presiden, dan beliau tenang-tenang sampai hari ini karena tak seorangpun bertanya kepadanya apa saja yang ‘menimpa’nya menjelang naik jadi Presiden, bagaimana ‘kampungan’nya proses Kabinet baru tersusun, serta who’s boys yang sebenarnya mengendalikan semuanya.

Anda melihat dan memprediksi apa yang mungkin terjadi dengan bangsa ini bila saat itu Soeharto tidak mau turun dari jabatan Presiden?

Kebanyakan bangsa Indonesia yang penyakit utamanya adalah ‘dengki’, terutama elite dan kelas menengahnya, tidak punya kesiapan mental dan kejernihan intelektual untuk mendengar jika pertanyaan itu saya jawab.

Tanggal 22 Mei malam hari, saya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan aktivitas Reformasi yang sebelumnya saya lakukan hingga ‘mengawal’ penjarahan, tiap hari di Trisakti, mendoakan 3 hari, 7 hari dan 40 hari peringatan para korban. Keputusan itu saya ambil di tengah saya mengalami peristiwa di Hotel Regent Kuningan (sekarang entah apa namanya) dengan beberapa tokoh Reformasi, yang saya tidak tega mengisahkannya di sini.

Saya kembali ke wilayah kebudayaan dan spiritualitas kemanusiaan. Yang tersisa adalah kewajiban memenuhi janji kepada Pak Harto untuk memandu proses beliau melakukan proses Husnul Khathimah, yang juga tidak dipercaya oleh siapapun. Tapi syukur sempat saya tulisan Teks Empat Sumpah dan beliau menandatangani. Yakni sumpah untuk (1) Tidak akan berupaya menjadi Presiden lagi, (2) Tidak akan turut campur pada setiap proses pemilihan Presiden, (3) Siap diadili oleh Pengadilan Negara untuk mempertanggungjawabkan seluruh kesalahannya, (4) Siap mengembalikan semua harta rakyat yang ada di tangannya berdasarkan klaim Pengadilan.

Kalau Cak Nun berpendapat, kesalahan fatal Soeharto sebelum dilengserkan bagaimana Cak?

Mudah-mudahan metafor saya ini bisa menjadi pintu untuk menemukan jawaban saya atas pertanyaan ini. Bangsa Indonesia mengalami tiga tahap. Pertama, punya hak roti tapi hanya mendapat bagian (maaf) ‘tai’. Ini melahirkan berbagai pergolakan kecil maupun besar. Tahap kedua, bangsa Indonesia mengembangkan semacam kekebalan mental sosial maupun individual untuk sanggup makan ‘tai’ dengan atau menjadi ‘terasa roti’. Bangsa Indonesia adalah pakar penderitaan, sanggup tertawa dan sehat mentalnya dalam kehancuran hidup. Bahkan juga memiliki self-enterpreneurship yang tak tertandingi: secara ekonomi tak kunjung collapsed karena kehebatan kewiraswastaan mereka. Bahkan Warteg dan warung-warung kecil lainnya mensubsidi perusahaan-perusahaan besar di metropolitan Jakarta.

Ketiga, tahap yang sekarang sedang dialami, adalah karena sudah sangat terbiasa makan ‘tai’, maka semakin sedikit rakyat Indonesia yang ingat dan sadar bahwa yang dimakannya adalah ‘tai’, sebab tai-tai sudah mereka rotikan tiap hari di dalam diri mereka. Hari ini rakyat Indonesia sudah tidak percaya bahwa Negaranya, Pemerintahnya, sistem yang sedang dijalaninya, politiknya, demokrasinya, apapun saja yang tiap hari dikenyamnya: adalah ‘tai’.

Anda melihat sosok Soeharto apakah sebagai presiden yang berhasil memimpin negara atau bagaimana Cak?

Kalau tidak salah Bethoven menyatakan bahwa ia tidak bermain musik untuk babi-babi.

Dan, ketika proses penyerahan jabatan dari Soeharto ke wakil presiden BJ Habibie di tahun 1998 apakah ada gesekan kuat untuk segera membuat pemerintahan baru?

Sudah saya jelaskan di atas terutama point-4.

Anda melihat pergerakan mahasiswa saat 1998 itu bagaimana Cak? Apakah bisa dikatakan mahasiswa sebagai penggerak reformasi.

Dari peristiwa yang saya ceritakan di atas, pasti Anda menemukan apa jawaban saya. Secara pribadi Pak Harto mengatakan kepada saya: “Cak, kalau gerakan mahasiswa mungkin bukan tidak menakutkan, tetapi kalau rakyat menjarah: saya menggigil dan ketakutan…”

Ulasan pemikiran apa yang bisa diberikan Cak Nun kepada pembaca kami setelah menjalani 15 tahun era reformasi ini? Sebagai tokoh budayawan lebih nyaman mana era reformasi dibandingkan zaman orde baru?

Bung bulan ini saya 60 tahun, energi dan waktu saya tidak ada yang saya agendakan untuk dua hal. Pertama, menghubung-hubungkan kenyamanan hidup dengan sesuatu di luar diri saya, apalagi dengan Negara, Pemerintahan dan para anak turun Dasamuka yang bergelar Sewumuka (dulu Rahwana hanya punya 10 wajah, sekarang cucu-cucunya beratus wajahnya dipampangkan di jalanan-jalanan).

Kedua, 43 tahun saya berkeliling bercengkerama dengan massa, sehingga saya cukup berpengalaman untuk tidak akan mengomentari sesuatu sebelum pihak-pihak yang terkait dengan komentar saya itu mendapatkan hidayah dari Tuhan untuk belajar bersikap jujur terhadap kehidupan.

Ditulis Oleh: Hardani Triyoga
Sumber: Harian Detik Pagi, 21 Mei 2013 (Edisi Khusus 15 Tahun Reformasi: Quo Vadis Reformasi Indonesia)

Reportase Kenduri Cinta Mei 2013 : “Sumpah Berbisik”

Forum Kenduri Cinta bulan Mei yang terselenggara pada Jumat, 10 Mei 2013, dibuka dengan pembacaan Yaasiin tiga kali berturut-turut sebagaimana yang sering dipesankan Cak Nun sejak beberapa bulan belakangan. Setelah itu disambung dengan pembacaan shalawat oleh kelompok Anak Negeri.

Ada apa saja di balik pemilihan tema Sumpah Berbisik mengawali bincang-bincang malam ini. Mas Rusdi bercerita bahwa munculnya tema yang agak aneh ini diawali dengan percakapan dengan Cak Nun pada episode lalu yang lalu membersitkan pemikiran mengenai kondisi rakyat Indonesia saat ini yang sudah tak mampu berkata-kata lagi. Rakyat sudah sampai pada titik nadir dalam memahami perilaku para pemimpin dan elit politik sampai kehabisan kata-kata dan suara. Sumpahan-sumpahan berdiam di antara relung hati rakyat yang terdzolimi.

Mas Erik selaku desainer tema visual mengaku sempat kebingungan begitu mendapat kabar mengenai tema yang diambil. Kalau dilihat dari konstruksi kata-katanya, Sumpah Berbisik bukan lagi merupakan paradoks melainkan oksimoron. ‘Sumpah’ seharusnya menggambarkan tindakan manusia mengeluarkan runtun verbal yang kentara sehingga orang lain mendengar. Sumpah biasanya dilakukan dengan berteriak. Pengiring dari bersumpah adalah bersaksi. Bersaksi itu belum tentu melihat, tapi mengalami. Sementara itu, ‘berbisik’ melibatkan suara yang mengecil.

“Waktu main ke Reading Room – sebuah perpustakaan unik di Kemang –saya berargumentasi bahwa klausa ini kan bisa hanya merupakan paradoks. Bisa saja seseorang bersumpah tapi dilakukan sambil berbisik. Tapi Richard Oh sang pemilik Reading Room mengkritisi habis-habisan. Ini oksimoron, bukan paradoks.”

“Tapi mari kita lebarkan pemaknaan. Saya ingat cerita dari seorang teman yang pada tahun ’90-an baru saja pulang dari Ethiopia. Katanya, orang-orang Ethiopia punya cara untuk menghormati pemimpin yang mereka punya sakit hati padanya, yakni dengan menundukkan badan di depannya sambil kentut. Ini merupakan satu hal yang ironi. Pada saat yang sama seseorang bisa menghormati sekaligus mengejek. Jangan-jangan begitulah karakter dasar manusia.”

“Hal yang sama terjadi pada para pemimpin kita. Awalnya kita sanjung-sanjung mereka, tapi dua atau tiga bulan kemudian kita cela habis-habisan. Kalau dalam Bahasa Jawa ada konsep misuh, yaitu satu kata yang kemudian ditransformasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi mengumpat. Saya kurang setuju dengan ini, karena misuh itu kata dasarnya wisuh – yang artinya adalah mencuci.”

“Misuh merupakan tempat orang meletakkan segala kebencian dan uneg-unegnya pada tempat yang benar. Dan tempat yang benar untuk kebencian adalah tempat yang kotor atau tempat sampah. Sayang sekali, Bahasa Indonesia terlalu miskin sehingga misuh ditransliterasi menjadi mengumpat.”

“Misuh itu bisa dimetaforkan sebagai sumpah berbisik, di mana seorang yang tak punya kekuasaan seperti kita, rakyat Indonesia, yang ditindas secara mental, secara intelektual, secara hak-hak politik sosial budaya dan sebagainya. Kita tak punya kekuatan apapun untuk melawan. Cara melawan paling sederhana ya lewat misuh itu tadi. Kalau dalam prokem bahasa Indonesia kita bisa bicara nyumpahin orang.”

“Coba cari arti kata twit di kamus-kamus. Artinya neagtif semua: mengejek, mengumpat. Kalau kita lihat, isi timeline itu ya mencibir, menggugat, memprotes. Itulah sumpah berbisik, tak terdengar tapi terbaca. Bukankah Twitter dan internet adalah paradoks dalam kehidupan kita? Maka dia menjadi laris di kota-kota. Di desa, ketika persentuhan-persentuhan personal lekat dan utuh, menghadirkan fisik, suara, dan ekspresi, Twitter tak laku. Konon, metropolitan selalu menghadirkan orang-orang yang paradoks, yang sepi dalam keramaian.”

“Aplikasi dari sumpah berbisik itu sering kita lihat, termasuk kita lakukan. Kita menggugat tapi tak bersuara, kita menolak tapi tidak bisa keras, kita misuhnya bisik-bisik. Maka gambar yang saya hasilkan menjadi seperti ini. Ini pemaknaan versi saya.”

“Memang meskipun rutinitas kehidupan kita seperti tak ada masalah, tapi kelihatan sekali bahwa aktivitas ekonomi maupun sosial-politik kita stagnan, tidak ada perubahan nyata. Maka di sini kita mengangkat tema ini. Ketidaknyamanan di masyarakat akibat proses-proses politik menyebabkan kita sumpek. Politik saat ini tidak ada asal dan usulnya. Kita cuma muter-muter, dan hasilnya terbatas pada : siapa yang naik, siapa yang menjadi apa,” tambah Mas Adi.

“Masyarakat misuh atau bersumpah tapi dia tidak menyampaikan dengan lantang. Ada dua kemungkinan untuk ini: takut atau apatis.”

Manusia Perintis, Manusia Pemelihara, Manusia Pendobrak
“Coba Anda cari organisasi yang bisa bertahan lebih dari sepuluh tahun yang di dalamnya tidak ada kepentingan, tidak ada iuran, tidak ada tujuan, tak peduli siapa yang bicara, dan tidak ada kesimpulan apapun. Ini organisasi macam apa?” ujar Mas Erik.

“Saya ketemu Halim HD, seorang kawan lama Cak Nun. Beliau ini seorang networker kesenian yang tinggal di pelosok Solo. Beliau mengatakan bahwa kelemahan organisasi-organisasi yang menguntit atau mengekor atau terinspirasi jejak Cak Nun adalah ketiadaan organisasi yang matang. Katanya begitu. Saya sederhana saja menjawab ini: Maiyah memang bukan organisasi. Maiyah itu satu bentuk yang tanpa bentuk, satu organ tanpa organ, satu pola tanpa pola. Ia bisa jadi cair, padat, gas, itu kontekstual secara ruang dan waktu. Jadi susah sekali untuk didefinisikan dalam bentuk apapun. Saya kira yang selamat dari kungkungan politik dan kepentingan-kepentingan apapun yang menjadikan Indonesia ruwet ya Maiyah belakangan ini.”

“Cak Nun pernah mengatakan dalam beberapa diskusi dan dalam tulisan-tulisan Beliau di buku Dari Pojok Sejarah bahwa – kalau nggak salah – manusia itu ada tiga macam : manusia perintis, manusia pemelihara, dan manusia pendobrak. Ada sirkulasi fase-fase yang dilalui setiap manusia dalam konsep-konsep itu. Kita merintis sesuatu, memeliharanya, dan kemudian mendobraknya. Dinamika kehidupan harus kita lanjutkan. Masing-masing manusia harus terus belajar karena pemahaman yang kita dapatkan sekarang harus kita konstruksi ulang sesuai dengan pengalaman-pengalaman baru. Jadi kita harus memutar. Kita tahu A, merintisnya, mengamalkannya, setelah tuntas kita harus tahu A+, begitu seterusnya.”

“Kadang-kadang Sampean bisa jadi pembebek, pengekor, tapi kadang-kadang juga harus bisa jadi pendobrak, pemikir. Setelah mendobrak, kita harus merintis sesuatu yang baru, jangan kemudian meninggalkan begitu saja. Diterapkan pada tema Sumpah Berbisik, jangan-jangan karena ketidakmampuan kita melawan sistem yang sangat besar ini kita hanya mampu menggugat, maka media manapun hanya berisi gugatan. Orang hanya menggugat UN, misalnya, tapi nggak jadi apa-apa. Sumpah Berbisik paling tidak adalah mendobrak, merintis, dan memelihara dalam irama yang lebih halus dan tersembunyi karena yang gaduh-gaduh biasanya akan mengganggu banyak orang.”

Kemandirian Parameter
“Belakangan saya terheran-heran dengan cara televisi mengangkat seseorang. Untuk menjadi trending topic jaman, televisi membombardir kita dengan informasi yang serba ideal, bahwa si A itu baik, kaya, sukses, terus seperti itu tiap hari sampai kemudian tanpa sadar kita menjadikannya idola. Dari The Voice, Eyang Subur, dan apapun. Kita dibombardir dengan dramatisir informasi, karena karakter dasar manusia adalah memiliki kerinduan akan situasi ideal.”

“Tentang manusia, sebenarnya saya juga ragu apakah kita ini manusia atau jangan-jangan baru makhluk yang sedang berusaha menjadi manusia. Akhlak kita bidik terus-menerus, kita mengatur presisi. Ada kemungkinan untuk kadang-kadang lepas sehingga kita sholat memohon diluruskan terus-menerus.”

“Manusia punya rasa kangen atas sesuatu yang sangat ideal. Ini diterapkannya dalam mencari pacar, suami, atau istri. Karakter dicocokkan – bahwa hidungnya harus bagaimana, rambutnya, tingginya, dan hartanya. Ini kita dapat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, media mengerti bahwa psikologi manusia punya titik lemah paling lemah yang disebut dengan keterpesonaan ideal.”

“Ini sebenarnya ilmu lama yang telah dipraktekkan oleh para dukun untuk bisa memukau orang-orang di sekitarnya. Ingat Fir’aun bagaimana dukun-dukunnya sangat bisa memukau masyarakat karena titik lemah ketakjuban orang-orang di situ ditembaknya. Sesuatu yang dipikir tidak mungkin oleh orang-orang ditunjukkannya, maka semua orang takjub dan terpesona. Media membombardir kita secara terus-menerus, sampai akhirnya idola-idola baru tumbuh sehingga ekspektasi kesuksesan kita menjadi tak jauh-jauh dari itu. Kesuksesan didefinisikan sebagai orang yang ganteng atau cantik, kemudian bersekolah di sekolah tertentu. Kita menjadi sangat histeris ketika misalnya Fatin dieliminasi. Padahal orang tua kita, nenek moyang kita, sudah lama berpesan melalui satu ujaran ‘Ojo gumunan’. Ini ternyata adalah penyeimbang dari keterpesonaan yang sangat bisa membuat kita mabuk. Sekarang semua orang bisa mabuk ketika mengkonsumi media – dan media menggunakan ini untuk kepentingan industrinya.”

Menambahi uraian dari Mas Erik, Mas Rusdi menceritakan satu ilmu yang telah didapat tujuh tahun lalu dari Cak Nun, yaitu bahwa menjadi orang sukses berarti menjatuhkan orang yang mau sukses juga. Untuk mengamalkan ilmu itu, Mas Rusdi memutuskan untuk meninggalkan jabatannya di sebuah bank agar rekannya yang lain bisa naik jabatan.

“Ketika ada orang yang mau jabatan saya, saya kasih ke dia. Saya tidak akan umroh kalau di lingkaran saya masih ada orang yang kesusahan, yang kesulitan bayar uang sekolah anak-anaknya. Ilmu dari KC ini harus kita ambil dan kita manfaatkan sebaik-baiknya.”

“Benar apa yang dilakukan Mas Rusdi, tapi itu tidak mudah,” ujar Mas Erik, “Mengapa semua orang mendambakan jabatan itu?”

“Parameter dan tujuan banyak orang disatukan. Ketika masuk kantor, cita-cita adalah menjadi direktur, manager, supervisor. Itu massal, maka akhirnya orang-orang berebut – kecuali kalau masing-masing orang punya parameter sendiri. Tapi kan modernitas menawarkan iming-iming yang dinamakan jenjang karier yang seakan-akan luar biasa, sebagai tuhan dan sebagainya. Parameter yang saya maksudkan parameter sendiri ini berupa kemandirian. Misalnya Anda supervisor, tapi mencukupkan diri atau meng-qana’ah-kan diri untuk di situ. Berani nggak? Ini persoalannya.”

“Kita akan diserang dengan iming-iming lain, misalnya dalam bentuk penghasilan dan sebagainya. Di sinilah indahnya Islam yang punya garis nilai innamal a’malu bin-niyat. Ini parameter atau ukuran Anda bahwa apapun itu selalu dimulai dari sebuah iktikad, diakhiri dengan alasan. Maka kalau ada orang yang bilang melakukan sesuatu tanpa alasan, itu bohong besar. Pasti ada alasan, tapi dia tidak bisa merumuskannya. Karena untuk bikin alasan itu repot.”

“Kita itu terdidik dari kecil untuk selalu menunggu jawaban, tidak terdidik untuk membuat pertanyaan sehingga kita tak pernah punya prinsip analisis atau riset. Katanya Al-Qur’an itu petunjuk hidup, maka seluruh jawaban persoalan pasti ada di dalamnya. Lalu kenapa kita cari jawaban sampai sekarang? Jangan-jangan kita salah bikin pertanyaan?”

“Maka kasus seperti cerita Mas Rusdi tadi langka, tapi ya nggak  semua orang cocok. Kemandirian adalah ketika kita punya parameter terhadap diri kita sendiri, termasuk untuk menerapkan nilai-nilai yang kita pahami di KC.”

Sesi Diskusi
Berikutnya ada Dr. Ali Mahsun, ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Menanggapi tema, Dr. Ali Mahsun memberikan komentar bahwa yang membahayakan adalah ketika bisikan-bisikan memuat niat jahat. Pada posisi tertentu, sumpah berbisik lebih berbahaya daripada demonstrasi.

Tentang pedagang kaki lima, Dr. Ali Mahsun menyayangkan stigma-stigma negatif yang selama ini dilekatkan dengan pedagang kaki lima. Sebagian besar masyarakat – dan bahkan pemerintah – menilai PKL mengganggu pembangunan, merusak indahnya kota, menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu-lintas, dan sebagainya.

“Paradigma ini seharusnya digeser. PKL itu sangat tangguh, mandiri, dan nggak minta-minta kebijakan atau pelicin dari pemerintah. Kalau tidak ada PKL, ekonomi Indonesia sudah kolaps dihantam krisis ’97-‘98. Jumlah PKL naik drastis pada waktu itu dan sampai saat ini mencapai 25 juta.”

“Saat terpilih pada Maret 2011, saya menuntut pemerintah untuk menjadikan PKL sebagai mitra sinergis. Selama ini mereka selalu ditakut-takuti Satpol PP. Payung hukum penataan PKL tertuang dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2012.”

“Saya mendesak semua perusahaan swasta untuk tidak membohongi PKL dengan dalih apapun. Bahkan kalau ada perusahaan rokok yang tidak mengeluarkan CSR-nya, saya suruh para PKL mogok jualan. Delapan puluh persen transaksi ritel ada di lapak PKL, maka sangat tidak adil kalau kemudian mereka dianaktirikan. Kami berharap hasil Pemilu 2014 berupa payung hukum yang lebih kuat untuk para PKL, berupa Undang-Undang. Negara harus berterima kasih sama PKL. PKL telah menyediakan lapangan tidak kurang dari 80 juta. Muhaimain Iskandar harus bersyukur karena ini.”

“Tapi Indonesia memang unik. Dua puluh lima juta PKL tidak menikmati fasilitas negara. KUR dikucurkan sejumlah 32-37 Trilyun per tahun untuk pemberdayaan ekonomi mikro sektor informal supaya menjadi. Namun KUR tanpa jaminan sampai 20 juta di lapangan itu jarang terjadi kecuali ada pejabat datang langsung. Perbankan terikat aturan internasional bahwa kredit harus ada jaminan.”

“Retorika kebijakan pemerintah harus dijadikan kenyataan. Sebanyak 70% potensi ekonomi Indonesia dikuasai hanya oleh 2% pemilik usaha. Ini ketidakadian ekonomi. Tidak ada ekonomi kerakyatan. Adanya ekonomi kapitalis.”

Menyambung uraian Dr. Ali Mahsun, hadir sebagai pembicara M. Arif Rosyid Hasan – yang baru saja terpilih menjadi Ketua Umum PBHMI.

“Kita terdidik sebagai mahasiswa yang terbiasa dengan ‘sumpah berteriak’. Ketika kita ambil peran itu, siapa yang mampu menjembatani bisikan-bisikan rakyat? Seperti yang Cak Nun bilang, rakyat kita tak bermasalah di tengah masalah-masalah yang ruwet. Mereka sangat rajin dan tangguh.”

Untuk beristirahat sejenak dari informasi-informasi yang disuguhkan sejak tadi, Mas Beben membawakan dua lagu bersama Raras dan Mbak Inna Kamarie. Ada Fly Me to The Moon dan The Girl From Ipanema. Setelah itu dilanjutkan dengan beberapa lagu segar dari Pak Plompong yang sudah lama tak bertandang ke KC.

Kembali ke diskusi, Mas Andre menyampaikan beberapa konsep mengenai Trisakti, Trimurti, dan Trisula. Dalam bahasa Pak Karno, Trisakti mencakup kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian yang berkebudayaan. Dua yang pertama sudah bukan milik kita, sementara yang ketiga pun sudah dipolitisasi dan dikapitalisasi.

Ada tiga subyek dalam Trimurti, yakni Syiwa, Brahma, dan Wisnu – yang dalam Pojok Sejarah oleh Cak Nun disebutkan sebagai peran-peran pendobrak, perintis, dan pemelihara. Maka harus ada simbolisasi yang dinamakan Trisula, yang meliputi : jujur, tegas, dan benar.

Sebagai pembicara berikutnya ada Richard Oh, tuan rumah Reading Room dan penggagas Khatulistiwa Literary Award.

“Saya ke sini atas undangan temen-temen yang selama ini saya sudah bergaul dengan mereka. Bagi saya Cak Nun adalah orang yang sangat menarik, terutama dimensi humanitasnya.”

“Kita hidup di negara di mana siapa yang memegang corong ini seakan-akan punya predikat untuk bicara dan berkualifikasi mengatakan apa saja. Maka saya mohon maaf untuk itu. Saya tertarik ke sini karena subyeknya oksimoron, Sumpah Berbisik.  Sumpah itu kegiatan yang dilakukan sendiri, sementara berbisik itu melibatkan orang lain.”

“Subyek ini di satu sisi punya intensi tinggi sekali, di mana kita punya ikrar pada diri. Ada obyek yang ingin kita capai. Tapi ketika berbisik, kita mendekat ke orang yang kita bisiki kemudian membagi sesuatu dengannya.”

“Kalau kita belajar dari abad dulu, di Katholik ada yang namanya katarsis. Katarsis sekarang dipahami semacam pelampiasan atau pelepasan. Padahal dahulu tidak demikian. Katarsis itu ketika ada dialog, yang berbicara tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah daripada yang mendengar. Ketika saya bicara, silahkan mau apa saja. Interaksinya yang membuat saya nyaman.”

“Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik. Kalau dikatakan tentang iman, saya ini sangat buta. Saya ingin tahu semuanya, baik itu Fisika, Filsafat, Sastra. Semua saya telurusi. Saya belajar dari siapapun, dan dari yang saya dapet semoga membuat diri saya tak punya predikat.”

“Berbisik menjadi menarik karena kita hidup di era socmed, reklame, pidato, dan semacamnya yang membuat kita gerah. Di dunia hingar-bingar, akhirnya kita lupa berbisik. Banyak konotasi negatif untuk ‘berbisik’ ini. Kadang kata-kata yang kita bisikkan itu tidak penting, tapi gesture kita ketika berbisik adalah mendekat ke yang lain.”

“Yang paling bahaya dari identitas adalah kesalahan kita berpikir bahwa kita dilahirkan di satu kampung, beragama apa, pendidikan apa, suku apa. Karena kita adalah singular dan sekaligus plural. Saya memang cuma saya, tapi ada juga yang seperti saya, suka musik, suka belajar.”

“Kita sangat takut menempuh hidup yang sulit. Di mana ada kesulitan, di sana ada kesempatan kita menjadikan yang baru dari diri kita.  Imposibilitas adalah jalan hidup yang mutlak.”

“Ada adegan di mana seorang ibu menimang anaknya. Ketika hendak menidurkan, dia bersenandung dengan berbisik, dengan irama yang berbeda dengan tatanan verbal ala obrolan. Jangan-jangan ada sebuah gaya, ketika suara itu melambat, justru ia menguat?” tanya Mas Erik kepada Richard Oh.

“Ini satu hal yang menarik. Teori Fisika paling mutakhir, String Theory, merupakan teori senandung. Meskipun secara Matematika belum ketemu, belum ada Quantum Mechanics yang benar-benar bisa menemukan persamaan matematis untuk membuat teori itu sah. Terakhir ada juga Teori Higgs-Boson. Partikel paling kecil, boson, ketika dihancurkan sampai hancur, yang tersisa adalah gelombang.”

“Jangan anggep kita ini merupakan tonggak-tonggak. Kita ini sebenarnya sudah membuat satu bengkokan atau tiruan. String Theory menyebutkan bahwa ketika kita duduk di sini, di galaksi lain ada orang-orang yang sama dengan kita – hanya saja mereka berada di dunia yang berbeda, istilahnya multiverse.”

“Perjalanan harus kita syukuri dan nikmati dalam kesukaran dan kegembiraan. Perjalanan itu banyak keberanian dan kecemerlangan untuk melihat bukan dari satu sudut saja. Dan buat yang punya keyakinan, tidak dibutuhkan perdebatan, karena kalau kata Kierkegaard, keyakinan merupakan sebuah loncatan. Maka buat apa ada pembelaan-pembelaan kalau sudah yakin? Buat apa ada perdebatan antarkeyakinan? Loncatan keyakinan adalah keputusan mutlak baginya.”

Uraian dari Richard Oh disambung dengan cerita dari Ramdan Alamsyah yang baru kembali dari kunjungan ke China. Para pemuda dari Huangzhou Youth Pallace menyatakan bahwa mereka merasa beruntung menjadi pemuda China, sebab di sana peran pemuda sanagt dioptimalkan oleh pemerintah. Tidak ada satupun pemuda yang bekerja sebagai office boy, pramusaji di restoran, atau sopir taksi. Para pemuda diberi fasilitas penuh untuk mengembangkan seluruh potensinya dalam bidang yang sesuai.

Ada lagi kebijakan pemerintah yang mendorong kemajuan China, yakni kebijakan impor. Impor kendaraan hanya diperbolehkan untuk mesin, sisanya merupakan produksi mereka. Kalau mau impor built-up, dikenai pajak 200 persen.

Dini hari, forum ditutup dengan doa bersama.

[Red KC/Ratri Dian Ariani]

Menyambut Buku Indonesia Bagian Dari Desa Saya

Merdesa berasal dari kata “desa” dalam bahasa Jawa kuno. Artinya: “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa — suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Ada pula dalam rumus otak-atik gathuk, ada persamaan antara Paradise (sorga) dengan Paradesa — Para (tertinggi) maka kedudukan desa diletakkan dalam maqam, derajad dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian membangun sorga di dunia nyata, yakni; “tempat hidup yang layak, sejahtera dan patut”. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik — itulah sejahtera, dan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik; adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme — karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, komunalitas, berjamaah tidak mudah untuk mengumbar keserakahan — eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi, karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, dur-angkara — semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, namun tidak cukup untuk keserakahan satu manusia”.

Namun di dunia ini ada pandangan lain yang menganggap bahwa kehidupan seperti kaum yang mencita-citakan terwujudnya kehadiran “sorga” di dunia yang digambarkan dalam merdesa tadi, tidak ada tantangan, dinamika hidup adalah proses persaingan. Persaingan dimaknai sebagai kerja keras, profesionalisme, siapa yang kuat adalah pemenang yang berhak mendapatkan ranking dan berhak mengumpulkan hasil yang setimpal. Maka sesungguhnya kalau dengan menggunakan kalimat yang berkesan positif, kira-kira bunyinya adalah: “Hidup adalah pertempuran untuk memaknai dunia, siapa atau paham apa yang menang, dialah yang kelak akan dianggap benar”.

Membicarakan persoalan perubahan-perubahan kultur desa dengan berbagai dinamikanya, yakni tergerusnya budaya desa yang disebut tradisional dirambah oleh modernisasi. Memang selama ini antara tradisional dan modern dianggap sebuah tahapan atau tangga untuk naik tingkat. Tradisional itu posisinya di belakang atau di bawah — modern posisinya sudah di depan atau di atas, kaum tradisional harus lari mengejarnya atau naik tangga untuk mencapai modernitas. Maka tradisi dipaksa untuk kawin dengan modernisasi — tentu saja mempertemukan tradisi dengan modernisasi itu sama halnya suatu upaya menuju perkawinan yang tidak akan menemukan kebahagiaan, karena tradisi dan modernisasi dari asal-muasal, cara pandang dan ideologi yang sangat berbeda, bahkan cenderung saling bertentangan. Maka tidak disadari, dalam pertaliannya, penganut tradisionalisme dan modernisme perlahan-lahan menabur benih-benih konflik yang kita rasakan getaran ledakannya disepanjang jalan peradaban manusia.

Modernisasi diyakini merupakan pilihan arah yang dapat membangkitkan keyakinan menuju perubahan. Dalam riwayatnya, teori modernisasi juga mempengaruhi interdisiplin ilmu pengetahuan. Pikiran tentang modernisasi dapat ditemukan dalam karya ilmiah di bidang psikologi Prof. David McClelland tentang The Achieving Society (1961). McClelland menafsirkan Max Weber: bahwa jika etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan di Barat, analogi yang sama juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Rahasia pikiran Weber tentang etika Protestan terletak pada the need for achievement. Maka kaum intelektual ini memandang masyarakat di Timur pada umumnya adalah masyarakat terbelakang, dengan label Rakyat Dunia Ketiga yang hukumnya wajib memandang ke Barat, dan harus didorong need for achievement-nya. Dalam kajian yang sama profesor emiritus dalam Ilmu Sosial dari Standford University, AS, Alex Inkeles mengembangkan instrumen untuk mengukur skala modernitas dengan cara menentukan tingkat kemodern-an suatu masyarakat, piranti tersebut sangat penting digunakan untuk melakukan perubahan sikap di masyarakat. Karena tradisionalisme dianggap sebagai momok, penyakit yang harus disingkirkan — diberantas. Upaya penyingkiran penyakit tradisionalisme untuk mendorong lahirnya sikap moderen yang akan membawa pertumbuhan ekonomi, yakni jalan menuju masyarakat high mass consumption — model masyarakat yang diimpikan ekonom termashur pencetus konsep pembangunan ekonomi WW Rostow melalui teori pertumbuhan sosialnya.

Pembangunan (development) dengan mengendarai modernisasi merupakan pengembangan gagasan dalam rangka membendung semangat anti kapitalisme bagi berjuta-juta masyarakat yang diberi nama “Dunia Ketiga”. Pada tanggal 20 Januari 1949 Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat) mengumumkan kebijakan pemerintahnya bahwa konsep “pembangunan” resmi menjadi bahasa dan doktrin luar negeri pemerintahnya. Kebijaka tersebut juga merupakan jawaban atas kecenderungan, ketertarikan masyarakat Dunia Ketiga terhadap Uni Soviet. Sangat jelas bahwa gagasan awal “pembangunan” dalam rangka “perang dingin” demi membangun sosialisme di masyarakat Dunia Ketiga. Maka doktrin “pembangunan” gencar disebarluaskan oleh para ilmuwan sosial. Pada tahun 1961 melalui konverensi The Implementation of Title IX of Foreign Assistance Act, dan akhirnya pada tahun 1966 konsep “pembangunan” dan modernisasi disepakati menjadi pilar utama kebijaksanaan program politik luar negeri Amerika.

Cerita kata, dalam perkembangannya “pembangunan” dan modernisasi dengan serta merta diterima oleh mayoritas negara-negara Dunia Ketiga. “Pembangunan” identik dengan gerakan langkah demi langkah menuju “modernitas”. Modernisasi merefleksikan perkembangan teknologi dan ekonomi seperti yang dialami negara-negara industri. Konsep tersebut berakar dari sejarah perubahan sosial yang diasosiasiakan dengan Revolusi Industri Eropa, namun implementasi di negara-negara Dunia Ketiga konsep tersebut diinterpretasikan dan dipahami melulu sebagai “perbaikan standar hidup secara umum”. Dengan waktu yang cepat gagasan “pembangunan” dan “modernisasi” menjadi program yang massif. Pemerintah di Dunia Ketiga dan Non Government Organisation (NGO) yang lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta semua Universitas di Barat secara serempak membuka suatu kajian baru bernama “Studi Pembangunan” (development studies). Melalui studi pembangunan itulah proses penyebaran dan penyerapan kapitalisme ke seluruh dunia dipercepat, melalui para teknokrat, kaum intelektual dan bahkan para aktivis lembaga swadaya masyarakat dari Dunia Ketiga yang menjadi pasar utama program studi tersebut. Padahal pengetahuan tidaklah netral, melainkan sarat dengan ideologi dan kontrol. Melalui “wacana pembangunan” (development discourse), negara Dunia Pertama menerapkan kontrol terhadap Dunia Ketiga. Awalnya masyarakat di Timur diberi label Dunia Ketiga, “terbelakang”, “kekurangan” tentang hal-hal yang terkait dengan teknologi dan keahlian profesional.

Para penganut developmentalisme mendasarkan keyakinan bahwa negara-negara maju yang menganut sistem kapitalisme adalah bentuk ideal dari sistem dan struktur masyarakat yang demokratis. Mereka mengupayakan agar pengalaman-pengalaman negara-negara maju tersebut dijadikan model proses politik, ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat Dunia Ketiga. Menurut mereka, demokrasi dan pembangunan akan saling mendukung. Pembangunan ekonomi menjadi syarat bagi demokrasi, sedangkan industrialisasi melahirkan kekayaan. Kekayaan melahirkan kesenangan. Kesenangan memberi kemungkinan orang secara bebas belajar berpartisipasi dalam politik. Kebebasan itulah yang akan menjamin demokrasi.

Dalam proses berikutnya “pembangunan” menjadi alat invasi kultural, politik dan ekonomi. Dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, mereka mengikat negara Dunia Ketiga pada ekonomi negara-negara Dunia Pertama, melalui bantuan yang sesungguhnya adalah hutang terhadap Bank Dunia. Bentuk-bentuk “bantuan” lainnya juga dimaksudkan untuk proses melicinkan eksport serta dalam rangka kepentingan bisnis negara-negara donor itu sendiri. Cara penyebaran pembangunanisme lainnya yakni melalui pengaruh negara-negara donor pada regulasi dan perencanaan pembangunan serta bantuan-bantuan teknis lainnya antara lain “kunjungan wawasan” para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama Dunia Ketiga ke Amerika Serikat. Cara lain adalah dengan mendayagunakan tenaga pendidik dan riset berbagai universitas Amerika yang bekerja di Dunia Ketiga.

“Wacana pembangunan” laju berkembang di Indonesia secara murni dan konsekuen serta mendalam dilakukan sampai ke tingkat pedesaan. Untuk melindunginya dikembangkan sistem kontrol ideologi, sosial dan politik secara canggih — antara lain dikembangkan berbagai kebijakan, misalnya “the floating mass policy”, kebijakan yang melarang organisasi massa pada tingkat desa dan menggeser serta mengganti kepemimpinan tradisi dengan birokrasi pemerintah. Menggunakan penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal sebagai media penanaman ideologi “pembangunanisme”. Pada akhirnya “pembangunan” (development) diterima dengan tangan dan hati tanpa reserve, tidak ada pertanyaan. Kalau toh ada perdebatan, umumnya hanya seputar cara (metode), teknik pelaksanaan belaka. Karenanya dapat disimpulkan bahwa pembangunanisme telah diyakini oleh sebagian besar birokrat pemerintahan, politisi, akademisi, jurnalis, agamawan, budayawan, bahkan para aktivis gerakan sebagai satu-satunya jalan menuju masyarakat yang demokratis dan sejahtera.

Uraian singkat di atas upaya untuk menggambarkan, bahwa berbagai hal yang terjadi bukanlah sesuatu yang lahir secara alamiah (bukan wis sakmesthine), namun banjir yang melibas peradaban jagad pedesaan memang secara sadar telah dirancang dan direkayasa oleh para aparatus pembangunan-modernisasi.

Pembangunan-modernisasi ternyata bukan hanya urusan ekonomi semata — karena proses industrialisasi juga sangat tergantung pada proses kultural serta dominasi pengetahuan dan teknologi. Proses-proses tersebut didukung oleh kekuasaan dengan memobilisasi berbagai kekuatan negara (DPR, militer, peradilan, agama, pendidikan), yang paling jelas bahwa seluruh proses pembangunanisme didukung oleh universitas, lembaga riset, kebijakan politik pemerintah serta lembaga keuangan internasional, maka wacana pembangunan dan modernisasi mampu berlari cepat untuk memangsa banyak korban yakni masyarakat tradisional.

Sangat jelas, bahwa hubungan antara modernisasi dan tradisi merupakan hubungan yang menempatkan masyarakat tradisi sebagai objek untuk dimodernisir. Hubungan semacam itu adalah hubungan dominatif karena yang memiliki kekuatan, kekuasaan sudah melekat pada modernisasi. Dominasi juga tidak hanya berlangsung secara politik dan kebudayaan, karena juga berlangsung dalam bentuk subjection — secara sadar menempatkan posisi masyarakat tradisi menjadi objek pengetahuan dan kebijakan. Bahkan para aparatus modernisasi merasa memiliki hak dan kewenangan untuk meregulasi masyarakat tradisional setelah mereka memberikan cap atau label masyarakat primitif, masyarakat terbelakang. Dengan label tersebut para aparatus modernisasi seolah-olah memiliki kewajiban moral untuk mengangkat atau mengentaskan masyarakat tradisional dari kesengsaraan. Dalam hal ini, cara-cara yang digunakan merupakan proses penjinakan dan mendominasi. Akibatnya terjadi kekalahan ekonomi, politik, budaya bagi masyarakat tradisional melalui tindakan perampasan yang dilakukan aparatus modernisasi. Adapun strategi perampasan bersifat discursive dan hegemonik, maka tidak ada perlawanan yang berarti dari masyarakat tradisional, karena masyarakat tradisional sendiri telah masuk dalam perangkap — terhegemonik.

Satu-persatu penguasaan pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat tradisional dilucuti oleh modernisasi. Misalnya dalam dunia pertanian, masyarakat dipaksa untuk melaksanakan program revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan salah satu bentuk program industrialisasi yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan. Program yang berasal dari Amerika Serikat itu diperkenalkan ke Indonesia sebagai tindak lanjut teknis pelaksanaan pembangunan. Maka revolusi hijau tidaklah sekadar program pertanian semata-mata. Program tersebut merupakan bagian dari strategi perubahan melawan paradigma tradisionalisme. Dengan dilaksanakannya revolusi hijau, pengetahuan pertanian masyarakat tradisional mengalami penggusuran total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keragaman pengetahuan petani terjadi homogenisasi dan reduksionalisasi menjadi satu pola pertanian saja.

Revolusi hijau telah berhasil merampas kontrol atas sumber daya tanaman dari masyarakat tradisional. Revolusi hijau telah menggusur keakhlian para petani yang selama 5.000 tahun memproduksinya, menyeleksi, menyimpan dan menanam benih/bibit tanaman pertanian. Sedangkan bibit unggul yang diperkenalkan perusahaan bibit multinasional ternyata menjadi salah satu sumber keuntungan. Bibit-bibit unggul itu menjadi keajaiban komersial bagi perusahaan multinasional, karena petani harus membeli bibit pada setiap musim tanam, akibatnya para petani tidak lagi memiliki pengetahuan tentang benih yang tidak mereka pahami sejarah, silsilahnya dan akibatnya menjadi sangat tergantung — karena para petani tidak bisa lagi mereproduksi benih/bibit sendiri. Revolusi hijau juga telah berhasil menggusur ribuan jenis tanaman dan varietas tradisional serta merampas keseluruhan tanaman padi yang berasal dari petani di Indonesia. Revolusi hijau jelas menguntungkan perusahaan multinasional karena satu paket petani menjadi tergantung dengan perusahaan bibit, perusahaan pupuk kimia dan perusahaan pestisida.

Revolusi hijau bukan hanya urusan ekonomi belaka, namun juga proses dominasi kebudayaan. Revolusi hijau memiliki kekuasaan kultural dan politik melalui penciptaan sistem dan struktur ideologi melalui propaganda dalam rangka mengusir ideologi, kultur dan politik kaum tani, bahkan institusi agama, pendidikan dan media massa dipergunakan oleh aparatus revolusi hijau untuk mempengaruhi kaum tani bahwa revolusi hijau adalah cara terbaik untuk memecahkan kemiskinan mereka. Lambat laun revolusi hijau diyakini oleh masyarakat sehingga berubahlah — tata kuasa, tata kelola, tata guna, bahkan pengaruhnya sampai pada urusan selera, gaya hidup, kebiasaan, sikap, moralitas dan nilai-nilai serta prinsip yang selama ini diyakini oleh kaum tani, masyarakat tradisional.

Apa yang terjadi pada saat sekarang? Kita tahu bahwa ternyata revolusi hijau tidak bisa menjawab apa yang mereka gembar-gemborkan saat itu: petani tetap semakin miskin. Sistem yang diciptakan sejak dari benih, pestisida, pupuk kimia, mekanisasi, irigasi serta penggunaan kredit bank sama saja dengan melakukan pemaksaan perubahan proses pertanian tradisional pedesaan menjadi capital intensive. Jelas petani semakin miskin ditambah tersingkir dari lahan pertaniannya. Akhirnya kita juga tahu bahwa bibit yang mereka ciptakan itu ternyata juga sangat rentan terhadap hama — maka bibit-bibit itu memerlukan penggunaan pertisida untuk mengontrol hama sekaligus melindungi tanaman. Tetapi kenyataannya, bahwa pestisida yang digunakan tidak mampu mengontrol hama, bahkan sebaliknya pestisida tersebut malah justru memanjakan hama — karena tidak sengaja penggunaan pestisida itu menciptakan kekebalan pada hama tersebut. Dampak lanjutannya yakni petani terpaksa tergantung dengan pupuk kimia dan pestisida. Padahal dari segi lingkungan pedesaan penggunaan kedua input itu justru menghancurkan ekosistem lingkungan pedesaan. Bahkan saat ini kita menyaksikan Departemen Pertanian menyarankan petani untuk kembali dengan pertanian organik, lalu di mana tanggung jawab perusahaan yang telah mengeksploitasi petani dan lingkungannya, apa tanggung jawab para akademisi yang dulu berbicara secara ilmiah tentang kehebatan revolusi hijau — jadi petani harus menuntut keadilan ke mana?

Dari pengalaman revolusi hijau, tentu dapat ditarik pelajaran berharga, karena hampir semua sektor yang ada (pangan, kesehatan, energi, kehutanan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya) dirambah modernisasi. Seluruh prinsip penyebaran dan penguasaannya melalui strategi yang sama yakni menaklukkan kaum tradisional hingga melupakan pengetahuan, nilai/prinsip, teknologi, polititik dan sosial budaya tradisi yang selama ini dikuasai dan diyakini. Hampir semua sektor pada akhirnya juga diwarisi berbagai kerusakan dan juga melahirkan berbagai persoalan bahkan konflik berkepanjangan.

Dari program-program pembangunan — modernisasi sejak awal nyaris tidak pernah ada pertanyaan: “Siapa yang diuntungkan dari hasil pertumbuhannya?”. Dalam revolusi hijau misalnya, tidak disadari justru melambungkan ketidakadilan klas dalam masyarakat pedesaan sekaligus melestarikan ketergantungan ekonomi pedesaan. Kelestarian tersebut didukung adanya pengetahuan yang dominan dan hegemoni budaya — yakni wacana modernisasi pertanian ilmiah yang otomatis menghancurkan pengetahuan pertanian di masyarakat. Modernisasi berhasil meminggirkan petani dari dunianya seiring dengan tergusurnya pengetahuan dan pengalaman bertani ribuan tahun — dalam revolusi hijau petani adalah objek yang dikuasai oleh pengontrol pengetahuan, hal serupa juga dialami di sektor kesehatan, pangan, sandang, energi, hutan, tambang dll.

Di akhir masa rejim Orde Baru bagaikan aliran air yang lepas sumbatannya, muncrat tak dapat dibendung; berbagai konflik baik yang jenis vertikal maupun horizontal, juga berbagai sengketa, antara lain sengketa agraria yang selama ini teredam karena kekuatan para aparatus pembangunan mencuat ke permukaan, seperti benang kusut — saling memilin satu sama lain hingga sulit diurai.

Masalah dasar yang dihadapi oleh kapitalisme yang pada masa sekarang dihaluskan dengan istilah globalisasi, sesungguhnya tidak berubah, yakni bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung dirinya. Perusahaan-perusahaan transnasional bersama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs) seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sejak awal memiliki andil yang besar dalam mendukung politik dan program-program pembangunan rejim Orde Baru. Sementara diakhir kekuasaan Orde Baru mesin-mesin globalisasi berbalik arah meninggalkan, bahkan memusuhi rejim otoriter itu. Dengan bendera globalisasi (baca:pasar bebas) mulai mengeluarkan lagi jurus-jurus baru seperti “good governance”, “civil society” dan lainnya, aparatus lanjutan pembangunan-modernisasi berusaha mengempeskan peran pemerintah birokrasi nasional dalam dunia ekonomi. Ketika negara (baca: proses penyelenggaraan pemerintahan) tidak lagi mendukung, maka aparatus globalisasi melaksanakan dua strategi: yang pertama melucuti kekuasaan negara, dan kedua memperkecil otoritas kekuasaan pusat, dan sebaliknya memberikan suatu bentuk di mana daerah dikembangkan dan difasilitasi agar memiliki otoritas. Maka reformasi dalam rangka seperti ini tidak serta merta merupakan proses pembaharuan yang mendasar, melainkan lebih menitikberatkan pada kondisi agar tata kerja dan tata kelola pemerintahan kembali market friendly, yakni ramah terhadap modal besar untuk menguasai pasar.

Umur kita lebih muda dibandingkan usia modernisasi-pembangunan yang akhirnya bernama globalisasi. Tetapi toh masih terekam dan tidaklah lupa janji-janji yang pernah digembar-gemborkan dan disombongkan sejak awal tentang “kemajuan” tak pernah hilang sampai sekarang, yang semakin samar justru gambaran seperti apa tentang “kemajuan” itu? Sementara banjir kemajuan yang datang belakangan justru semakin susah dipahami; korupsi semakin merajalela, menghamburkan uang banyak-banyak untuk pemilihan umum yang hasilnya juga tidak dirasakan oleh masyarakat. Kemajuan telah melahirkan banyak akhli pertanian, namun tidak korelatif dengan meningkatnya kesejahteraan petani, malah semakin banyak produksi pangan yang diimport. Kemajuan teknologi kedokteran telah sampai di puncak tertinggi, tetapi masih banyak penderita TBC, malaria, ISPA dan penyakit menular lainnya yang sejak dahulu kala menjadi ukuran keberhasilan suatu negara. Apakah kemajuan berarti sama dengan masyarakat harus memiliki uang banyak apabila ingin dilayani kesehatannya? Hutan telah dibabad habis, perut bumi dikeruk isinya, namun masyarakat disekitarnya hidupnya justru lebih sengsara dari sebelumnya — apakah kemajuan identik dengan kerusakan dan kesengsaraan?

“Kemajuan” oleh kaum modernis pada kurun waktu puluhan tahun yang lalu dibanggakan, justru kini kita menyaksikan album foto “kerusakan” kemanusiaan yang luar biasa, dehumanisasi yang akut serta keruntuhan nilai-nilai ketuhanan. Boleh dikata ini adalah kembalinya jaman jahiliyah, subur menjamur jamaah penyembah “berhala” materialisme sambil bernyanyi mengagungkan nama-Mu.

Oleh: Toto Rahardjo (Nitiprayan, 5 Agustus 2012)
Sumber: www.caknun.com

Politik Lemah Syahwat

Kebanyakan orang yang pergi berobat ke dukun penyembuhan lemah syahwat, sekeluarnya dari sana biasanya punya kecenderungan psikologis untuk memberi kesan kepada orang lain bahwa ia telah sukses menegakkan kembali syahwatnya — meskipun pada kenyataannya tak ada yang berubah pada syahwatnya.

Pertimbangannya minimal ada dua. Pertama, ia merasa akan turun martabatnya kalau di pandangan orang lain ia masih lemah syahwat. Watak kelekakiannya mendorong terciptanya citra bahwa ia gagah perkasa. Kedua, kalau ternyata pengobatan yang ia alami tidak mengubah apa-apa, maka ia tidak mau sendirian tertipu. Ia mau setiap orang menjadi korban yang sama seperti dia.

Manusia hidup dalam “citra”, tidak harus dalam kenyataan. Orang memilih bertempat tinggal dalam “kesan”, bukan realitas. Yang penting orang lain terkesan bahwa ia hebat, tidak penting apakah ia hebat betul atau tidak. Yang penting Anda menampilkan indikator-indikator kasat mata yang membuat orang lain menyangka Anda orang baik, dermawan, jujur, atau citra baik apa saja.

Toh kebanyakan masyarakat juga memiliki kemalasan yang sangat serius untuk menelusuri atau menyelami realitas, mereka umumnya pasrah pada kesan tentang seseorang. Yang penting Pak Itu menyumbang sangat banyak untuk pembangunan Masjid: bahwa uangnya dari diperoleh dari korupsi atau hasil “mbekingi” perjudian, semua jamaah sepakat diam-diam untuk pura-pura tidak tahu.

Yang penting Megawati itu putrinya Bung Karno dan sejak awal hidupnya sudah nyantol dengan sejarah kebangsaan. Tidak penting apakah Megawati mengerti persoalan negara dan rakyat atau tidak, apakah memiliki kapabilitas managemen untuk menjadi kepala Negara atau tidak. Tidak penting apakah kalau menjawab wawancara wartawan selalu menggelikan dan selalu juga berikutnya Laksamana Sukardi menambahinya dengan substansi yang sering berbalikan dengan apa yang terlanjur dikemukakan oleh Megawati.

Kalau Bu Mega terlanjur bilang “A”, padahal yang benar adalah “B”, maka pendamping beliau kemudian mengatakan: “Maksud Bu Mega itu ‘B’ sebenarnya”, dan kita kaum wartawan harus menulis “B”, sebagai penjelasan dari “A”. Padahal jelas “A” dan “B” bertentangan satu sama lain. Kalau saya bilang “Setan”, pendamping saya bilang “Maksudnya Cak Nun itu Malaikat” – maka seluruh Indonesia dan dunia akan diberi informasi tentang malaikat, padahal sesungguhnya yang nyata adalah setan.

Kenyataan “setan” bisa ditutupi dengan citra atau kesan “malaikat”. Atau sebaliknya. Itulah atmosfir wacana yang sampai ke masyarakat selama ini, sehingga sesungguhnya rakyat Indonesia tidak pernah mengerti apa-apa. Saya menampung anak yatim sejak kecil dan saya posisikan sebagai anak saya sendiri sampai selesai saya sekolahkan. Sesudah tamat, ia dibisiki seseorang yang mengatakan bahwa sebenarnya Cak Nun itu orang yang culas dan kejam – si yatim itu langsung percaya dan mengambil keputusan untuk meninggalkan dan memusuhi saya.

Seorang teman saya membantu seorang Kiai buta mencari biaya untuk membangun gedung demi gedung pesantren, selalu memberikan pembiayaan untuk operasional pesantren, serta membantu si Kiai dalam berbagai bentuk. Nanti ketika santri dan ummat berkumpul bersama Kiai dalam suatu acara khol, mereka ditanya siapa idola mereka, siapa pemimpin yang mereka anut?

Mereka menjawab: “Gus Dur!”

“Berapa kali Gus Dur nyambangi pesantren Panjenengan?”

Mereka menjawab: “Belum pernah”.

“Apakah Gus Dur pernah memberi bantuan kepada pesantren Penjenengan?”

“Belum pernah”.

“Apakah ada di antara Panjenengan yang kenal Gus Dur?”

“Tidak ada”.

“Apakah Gus Dur kenal Panjenengan?”

“Tidak”.

Tetapi Gus Dur adalah idola mereka, panutan mereka, pemimpin mereka, pilihan presiden mereka.

Orang hidup dalam “citra”, tidak dalam kenyataan. Kenyataan senyata apapun kalah oleh citra. Saya tidak pernah masuk Parpol, tidak pernah menjadi anggota DPR, tidak pernah menjadi pejabat serendah apapun, tidak pernah punya perusahaan, tidak pernah berususan dengan proyek-proyek dan konglomerat, dan sampai hari ini saya menunggu orang membuktikan dan mengumumkan besar-besaran bahwa saya pernah dikasih uang oleh Suharto atau siapapun kroninya — dan tak kunjung datang pengumuman itu — tetapi sebagian orang tetap mencitrakan saya sebagai “orangnya Suharto”. Sementara mereka mengangkat Akbar Tanjung yang dulu Menterinya Suharto menjadi calon presiden reformasi. Juga menjunjung Nurkhalis Madjid yang dulu anggota MPR di jaman Suharto.

Manusia hidup dalam citra.
Citra itulah yang dipertahankan mati-matian oleh Amrozi. Amrozi marah besar dan serius kalau dikatakan bukan dia yang melakukan pengeboman di Bali 12 Oktober itu. TNI bikin demo bom di Bogor untuk membuktikan bahwa TNI tidak punya kemampuan untuk melakukan pemboman jenis “Dimona Micro Nuclear” yang aksesnya hanya dimiliki oleh 5 negara besar di luar Indonesia, yang menghasilkan lubang besar di tanag dan jamur raksasa di angkasa, yang dalam radius 20 meter sekelilingnya tak ada benda yang tersisa kecuali jadi abu. Jadi kemampan Amrozi jauh di atas TNI.

Kalau Anda membuktikan bahwa bom yang dipasang oleh Amrozi di Bali — namun tidak meledak karena dirancang untuk didahului beberapa menit oleh meledaknya “Dimona Micro Nuclear” — hanyalah bom ringan dan sekedar di atas molotov atau “Sinso” (Bensin Rinso) dan di bawah TNT atau C4: Amrozi akan menjawab: “Hasil ledakan itu jauh melebihi kapasitas bom aslinya berkat kekuasaan Allah, sebagaimana lemparan pasir Mujahidin di Afganistan bisa menghancurkan tank-tank”.

Amrozi tidak terima kalau dia dituduh bukan dia pelaku bom Bali. Dia ingin hidup dalam citra, bukan dalam kenyataan tentang dirinya. Maka jangan heran dia bergembira ria dihukum mati, karena vonnis itu mengukuhkan citranya. Maka ia juga selalu bertanya kepada setiap Polisi yang mengawalnya: “Pak, kapan sih saya ditembak?” Amrozi sangat merindukan mati, dalam konsep yang dia pahami sebagai syahid.

Amrozi tidak mau dituduh “lemah syahwat”. Dia butuh citra kejantanan tentang dirinya. Itulah sebabnya seorang pakar psikiatri dari Unair meminta Amrozi diperiksa secara psikiatris, dan bukan diperiksa oleh psikolog seperti yang dilakukan oleh Polri. Sebab kalau pemeriksaan klinis-psikiatris dilakukan pada Amrozi, secara yuridis ia akan bebas — itu itu merugikan Polri maupun Amrozi sendiri.

Emha Ainun Nadjib
6 Oktober 2003

Dari Desa Hingga Ilmu Mesin Tik (catatan dari diskusi buku)

“Sepulang dari sini, bukan tentang buku ini yang akan Anda bawa. Tapi, ilmu apa yang ingin Anda pelajari dari yang sudah Anda dapat malam ini.”

Berkali-kali hadir di acara-acara diskusi/ obrolan/ bedah buku, buatku acara diskusi buku ini yang terlama waktunya dari awal hingga selesai. Dimulai menjelang jam 8 malam hingga selesai jam 12-an dini hari. Yaitu diskusi buku Indonesia Bagian Dari Desa Saya (IBDDS) karya Emha Ainun Nadjib yang diselenggarakan di Rumah Budaya EAN, Kadipiro, Yogyakarta pada Jum’at, 3 Mei 2013 lalu.

Hadir sebagai pembicara resmi seperti yang tercatat di publikasi ada Toto Raharjo, EH Kartanegara, dan Patricius Cahanar. Serta sesi Pitutur Budaya oleh Emha Ainun Nadjib. Namun di tengah acara, ada beberapa teman Emha yang diminta untuk berbicara dan berbagi pandangan terkait tema buku yang dibahas dan tentang diri Emha.

Dibawakan oleh EH Kartanegara, acara berlangsung interaktif. Karta yang juga kawan Emha sejak muda adalah mantan wartawan Tempo dan dulu turut serta membidani lahirnya harian Republika.

Pembicara pertama Patricius Cahanar dari Penerbit Buku Kompas selaku penerbit ketiga buku IBDDS sejak pertama kali diterbitkan akhir ‘70-an lalu. Tidak banyak yang dibicarakan Patricius. Ia membagi pandangan bahwa banyak buku “how to” tapi terkadang konteksnya tidak jelas. Semisal “Cara Cepat Jadi Kaya …”, “1 Menit Sukses Dengan …”, dsb. Itu berbeda dengan buku-buku yang menawarkan pemikiran yang mendalam, bukan instan.

Khasanah Desa dan Label Indah “Pembangunan”
Giliran berikutnya Toto Raharjo atau biasa dipanggil Pak Toto berbagi pandangan. Cukup panjang bahasan Pak Toto utamanya terkait dengan khasanah desa.

Pak Toto menguraikan dalam buku IBDDS terdapat 28 esai tentang khasanah desa. Khasanah desa itu gambarannya begini: di desa, seorang istri tidak memikirkan apakah sang suami mengingat dengan pasti tanggal ulang tahun istrinya atau tanggal ulang tahun pernikahannya. Itu berbeda dengan cara berpikir istri di luar desa, katakanlah kota.

Buku ini menurut Pak Toto, masih merefleksikan Emha ketika belum banyak bersentuhan dengan atmosfer kota. “Masih bolak-balik Jombang-Jogja,” begitu kata Pak Toto.

Buku ini terbit pertama kali tahun 1978 dan Kompas adalah penerbit ketiga yang menerbitkan buku ini. Itu artinya sudah ada tiga penerbit IBDDS sejak terbit pertama 30 tahun lalu. Judul buku IBDDS diambil dari salah satu esai yang berjudul Indonesia Bagian Terpenting Dari Desa Saya.

Pak Toto kemudian membagi pandangan bahwa substansi yang tepat sebenarnya apakah Indonesia bagian terpenting atau bagian paling merepotkan dari desa saya. Sebab desa menjadi kehilangan ke-desa-annya ketika bersentuhan dengan segala peraturan dan gaya hidup berlabel “Indonesia”.

Kata “merdesa” menurut kamus Bahasa Indonesia oleh Purwadarpita berasal dari kata “desa”. (catatanku, CMIIW…)

Menurut Pak Toto, Emha sebenarnya mempersoalkan pertikaian antara tradisi dengan modernisasi. Apakah tradisi berada itu di belakang modernisasi? Ataukah sebaliknya, tradisi sejatinya berada di depan modernisasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah tradisi itu punya cara pandang sendiri. Begitu pula modernisasi, memiliki cara pandang sendiri.

“Modernisasi lahir sejak tahun 1950-an sebagai tanggapan intelektual barat terhadap perang dunia,” urai Pak Toto. Orde Baru (yang pernah dialami Indonesia) adalah satu tahap kapitalisasi negara. Ini tampak jelas pada era Pembangunan Lima Tahun (PELITA) yang berlangsung hingga bertahap-tahap.

Pak Toto lalu menguraikan istilah development, Indonesianya “pembangunan”. Kapitalisasi yang dilakukan Amerika dan sekutunya dengan konfrontasi fisik ke banyak wilayah dunia secara politis memberi pengaruh yang kuat. Hingga sampai pada sebutan bahwa negara-negara di luar peradaban Amerika dan sekutunya disebut sebagai “dunia ketiga”, dunia terbelakang.

Namun di era 1945 ke atas, Indonesia oleh Bung Karno telah berani menyerukan, “America, go to hell with your aid!”. Nah, Amerika terperanjat dengan pemahaman demikian dari dunia ketiga. Maka disusunlah strategi kapitalisasi ke dunia ketiga tanpa konfrontasi fisik, namun dengan segala jenis peraturan dengan taste kapitalisasi.

Untuk melancarkan strategi halus itu dilakukan studi istilah yang dapat diterima semua kalangan. Mirip strategi pemasaran dengan kemasan menarik yang dapat diterima konsumen. Maka dipilihlah kata development, pembangunan. Masuklah strategi development ke dunia ketiga sebagai programnya pengurus negara.

Dengan demikian modernisasi telah menggantikan khasanah tradisi. Pak Toto menguraikan hal tersebut dari tulisan panjangnya yang disiapkan untuk diskusi buku IBDDS ini yang rencananya dapat pula dibaca di http://www.caknun.com.

Kota
Kemudian bergantian kawan-kawan Emha diminta berbicara dengan pandangannya masing-masing terhadap Emha dan karya-karyanya. Setelah itu giliran Emha berbicara. Emha di awal pembicaraannya menekankan, “Sepulang dari sini bukan tentang buku ini yang akan Anda bawa. Tapi, ilmu apa yang ingin Anda cari dari yang sudah Anda dapat malam ini,” begitu ujarnya kurang lebih.

Emha lalu mengurai perbedaan desa dengan kota. Ia mengakui kalau hingga hari ini ia paling susah kalau berbicara arah dengan terminologi kanan – kiri, belok kanan/ kiri. Sebagai orang yang terlahir di desa, ia hanya tahu lor – kidul – wetan – kulon/ utara – selatan – timur – barat. Di desa orang lebih paham dengan utara, selatan, dkk.

Kota tahunya kanan – kiri. Sempit. Tidak tahu mana utara, mana selatan, barat dan timur. “Kota adalah sesuatu yang memutus dirinya dari kosmologis,” ujar Emha. Manusia jadi terputus hubungannya dengan kosmologi semesta ketika ia tidak tahu lagi mana utara, selatan, barat, timur karena telah pandangannya telah sempit dengan kanan dan kiri.

Proses Menulis dengan “Ilmu Mesin Tik”
Emha mengakui bahwa saat ini sejujurnya ia tidak percaya bisa membuat tulisan-tulisan setebal buku IBDDS ini. Sebab menurutnya, zaman ketika ia menulis berbeda jauh dengan zaman sekarang, zaman dimana alat untuk membuat tulisan begitu mudahnya.

Emha kemudian menuturkan hal penting bagi seorang penulis dengan memberikan gambaran tentang bagaimana proses penulisan yang ia lakukan pada zamannya dulu. Ilmu mesin tik, pegang erat istilah ini.

Proses penulisan IBDDS oleh Emha (juga karya-karya tulisnya yang lain) ditulis dengan mesin tik. Kalau ditangkap sekilas, tentu saja itu hal yang biasa mengingat kemajuan teknologi saat ini. Tapi bukan itu masalahnya. Pelaku menulis dengan mesin tik seperti yang Emha dan kawan-kawan lakukan, menuntut ketelitian tinggi, ketelatenan, dan daya pikir yang keras dan mendalam.

Hal tersebut seperti yang diceritakan Emha, bahwa menulis dengan mesin tik pada zamannya ibarat sekali gores dan tepat. Sekali tuts mesin tik diketuk harus benar penulisannya, tepat pengaturan paragraf hingga halamannya, baik sistematika pemikiran dalam tulisannya.

Kenapa harus begitu? Pada era itu kebanyakan penulis membeli kertas seadanya uang dan sebutuhnya saja. Misalnya membeli kertas 2-10 lembar saja untuk satu tulisan utuh. Cuma orang yang benar-benar kaya yang mampu membeli kertas hingga jumlah rim. Bahkan pita mesin tik dipakai berulang kali hingga berlubang di sana-sini. Sehingga salah tulis ibarat kesalahan besar yang berakibat harus diolesnya tip-ex untuk menulis kembali dengan benar, belum lagi kalau kertasnya rangkap, harus berapa kali oles tip-ex?

Dengan kondisi itulah otak penulis dituntut untuk berpikir keras, baik, dan tepat. Maka tulisan yang dihasilkan bisa sekali gores dan bermakna. Dengan berpikir mendalam maka kebijaksanaan lahir sehingga dapat menjadi the way of life.

Berjalan, Buka Jalan-jalan
Masih bagian dari kisah proses berkarya, Emha mengurai esensi dari berjalan. Ya, berjalan, bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan, kan, sifatnya ringan dan senang sesaat. Namun dalam kegiatan berjalan (menapaki jalan), ke manapun perginya, di sanalah sesuatu yang penting terjadi. Dengan menapaki jalan, jalaaaan terus, otak akan terkondisi untuk berpikir, perenungan datang, ilmu masuk. Seratusan meter berjalan, renungan dimulai, begitu seterusnya.

Emha mengakui dari berjalanlah semua karya yang ia buat seperti buku, musik, dan puisi terlahir. Ia lalu bercerita tentang pengalamannya berjalan setiap malam dengan orang yang sangat ia kagumi, Umbu Landu Paranggi. Mengitari Yogyakarta dan sekitarnya dengan berjalan kaki. Cerita yang acap kudapat di maiyah dan tulisannya di koran.

Generasi saat ini sudah kehilangan citarasa berjalan itu. Yang ada jalan-jalan, sepedaan (bukan bersepeda), dsb. Bahkan naik motor pun terburu-buru. Mana sempat ada proses perenungan kalau begitu?
 

Begitu banyaknya bahasan mendalam yang sayang untuk dilewatkan sekedar untuk mencatat di blocknote, tidak semua poin pembicaraan kucatat. Tapi untungnya yang sempat tercatat adalah poin-poin penting. Dan di luar catatanku, melekat di ingatanku tentang pembicaraan Emha pada paragraf terakhir di bawah ini.

Pelaku generasi dulu tidak merasakan kemudahan (akses berkarya) seperti pelaku generasi saat ini. Sebaliknya, pelaku generasi saat ini tidak merasakan kebijaksanaan yang didapat pelaku generasi dulu. Maka dengan kemudahan-kemudahan yang dialami oleh pelaku generasi saat ini, carilah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang melekat pada generasi terdahulu.

-Tsani-
Jogja, Mei 2013
http://ratsani.wordpress.com

Mukadimah Kenduri Cinta Mei 2013: “Sumpah Berbisik"

    Atas nama kemakmuran para penguasa mengklaim keabsahan ketimpangan.
    Atas nama keadilan para hulubalang berlomba membuat aturan
    Atas nama pendidikan para pengajar bersilat lidah sahnya kepandaian diatas keluhuran
    Atas nama derajat kesehatan para tabib menawarkan pengobatan berkasta
    Atas nama surga para pendakwah melegalkan kebenaran tafsir di atas logika
  Atas nama mereka lah, sumpah berbisik rakyat berkumandang di relung-relung munajat dan ritual kehidupan

Sejak tahun 1998 ekonomi Indonesia semakin rapuh. Hal ini dapat dilihat dari  terjadinya krisis sumber pangan dan energi. Sejak tahun 2007 hingga sekarang inflansi pangan sudah mencapai dua kali lipat. Ini menandakan bahwa ketergantungan impor pangan kita cukup tinggi seperti  impor gula dan produk lain yang kita punya ketergantungan. Pada saat IMF hadir, terdapat persyaratan-persyaratan yang memiliki kaitan dengan krisis pangan yang terjadi saat ini.

Persyaratan-persyaratan tersebut seperti Indonesia diwajibkan membuka pasar pertanian dan ini merupakan salah satu policy matrix yang diprasayatakan. Selain itu dalam bidang energi monopoli pertamina harus dihilangkan karena dianggap pertamina sumber korup dan sebagainya.

Dalam satu dekade terakhir ini,  Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari fluktuasi sistem kapitalisme global, seperti misalnya dalam hal kenaikan harga BBM, yang didasarkan pada kenaikan harga minyak dunia.  Kenaikan BBM sendiri berkait pula dengan aspek spekulasi di Wall Street, yang juga berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok pada bulan-bulan yang lalu.

Kita bisa merunut krisis ini ke belakang. Pada tahun 1970an terjadi krisis sebuah sistem berproduksi kapitalis yang bersifat massal. Pada saat itu juga terjadi krisis minyak dan produksi global mengalami stagnasi. Ini memukul negara-negara maju. Amerika Latin di tahun 1980an terpuruk karena krisis hutang dan ini seperti mengundang Washington Concencus atau neoliberalisme yang menandai fungsi kapitalisme yang mengandalkan pada low skill labour, sudah berubah. Kapitalisme adalah sistem yang selalu diwarnai terjadinya krisis, lebih-lebih lagi dengan adanya akumulasi modal yang sifatnya spekulatif sejak 1970an.

Kemunculan inovasi tekologi komunikasi saat ini semakin memfasilitasi kapitalisme yang didasarkan pada aspek spekulatif. Spekulasi juga menjadi sebab penting krisis Asia. Seperti kasus di Korea Selatan yang pada akhirnya perusahaan tidak mampu membayar hutang, juga di Thailand pada akhir 1990an.  Sistem ekonomi yang spekulatif ini juga seakan oleh IMF. IMF memberikan dana talangan kepada negara yang terkena krisis, sehingga negara memiliki hutang kepada IMF. Jadi, akhirnya yang terjadi adalah hutang swasta menjadi tanggung jawab negara. Wacana yang menonjol dalam menghadapi krisis ini pada dasarnya tidak mengingkari kapitalisme tetapi yang diperlukan disini adalah sutau bentuk kebijakan atau regulasi. Yang menjadi masalah adalah perlunya faktor mediasi dimana kapitalisme dengan variabel lain dapat bergerak kompatibel.

Kenaikan BBM masih terus menjadi isu dan bahkan menjadi polemik hangat di masyarakat. Rencana pemerintah bak gertakan sambal kepada masyarakat tentang kenaikan BBM ini. Namun masih belum kunjung diputuskan tentang kenaikan BBM ini secara konkret. Hal ini mengingat pemerintah harus betul-betul memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan terhadap kenaikan BBM nantinya.

Beberapa wacana mekanisme kenaikan BBM dengan berbagai skenario telah digulirkan. Terakhir pemerintah berencana memberikan dua harga BBM bersubsidi yaitu Rp. 4,500 per liter bagi kendaraan umum dan sepeda motor, dan Rp. 6,500 per liter bagi kendaraan mobil pribadi. Tak ayal kebijakan langkah tersebut langsung mendapat respon negatif dari masyarakat maupun pengusaha SPBU sendiri. Kerumitan mekanisme dua harga dianggap menimbulkan resiko penyelewengan yang lebih besar lagi terhadap BBM bersubsidi.

Disisi lain ketika pemerintah menaikkan hanya satu harga yaitu Rp. 6,500 per liter juga mendapat kritikan dari Politisi yang berseberangan dimana pemerintah dianggap hanya mencari gampangnya saja. Waktu terus bergulir. Pemerintah harus arif dalam mengambil langkah yang tepat dan menaikkan harga BBM bersubidi secara terukur dan mekanisme yang mudah diikut oleh masyarakat namun meningkatkan keefektifan dalam mengendalikan BBM bersubsidi tersebut.

Menjamurnya jumlah SPBU diberbagai tempat justru bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi. Berbagai kebocoran BBM bersubsidi yang terjadi melalui penyelundupan BBM bersubsidi diarea perbatasan dengan negara asing justru semakin marak. Beberapa kali petugas menangkap beberapa kapal yang mengangkut BBM bersubsidi yang hendak dibawa keluar negeri di perairan Kepulauan Riau. Hal ini sangat disayangkan. Ada pihak-pihak tertentu yang masih bebas melakukan kegiatan haram tersebut sedangkan rakyat terus dirongrong kenaikan BBM bersubdisi yang ditakuti berdampak kepada kenaikan harga barang konsumsi secara masif. Akibatnya daya beli masyarakat menurun tajam.

Kenaikan BBM bersubsidi dinilai oleh sebagian pihak dirasa sudah terlambat. Kesenjangan harga yang semakin jauh menyebabkan pemerintah semakin gamang menaikkan harga BBM. Sehingga hal ini menjadi simalakama tahun politik.

Kalau kenaikan BBM memang harus dilakukan sebaiknya pemerintah menaikkan harga BBM tersebut tidak secara drastis. Dilakukan dengan mekanisme yang mudah, cukup satu harga. Katakanlah kenaikan sebesar Rp. 500 per liter. Sehingga menjadi Rp. 5.000 per liter hal ini dirasa tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor sambil melihat kestabilan ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri beban terhadap APBN bisa semakin dikurangi.

Rakyat sudah harus menahan getir dan pahit dalam sendi kehidupan sehingga dalam relung hati mereka terjadi sumpah sumpah yang tak terdengar ke telinga para PENGUASA negeri ini.

Jakarta 7 Mei 2013
Dapoer Kenduri Cinta